SCC: Pilkada Semakin tidak Menarik

Antara/20 Des 2012 07:43:46| Politik | Penulis : Edy M Yakub

Surabaya - Direktur "Surabaya Survey Centre" (SSC) Mochtar W Oetomo menegaskan bahwa hasil survei yang dilakukannya menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) dari waktu ke waktu semakin tidak menarik bagi publik.

"Buktinya, tingkat partisipasi pemilih di berbagai pilkada semakin hari cenderung semakin menurun. Paling mutakhir adalah kecilnya tingkat partisipasi pemilih di Sampang, Bangkalan dan Nganjuk pada Pilkada 12-12-12," katanya di Surabaya, Kamis.

Berdasarkan hasil riset SSC, tingkat partisipasi pemilih pada pilkada pada ketiga kabupaten itu sangat memprihatinkan. Paling parah adalah partisipasi pemilih di Pilkada Kabupaten Bangkalan yang hanya mencapai angka 58,50 persen.

"Artinya, angka golput atau melakukan kesalahan teknis dalam pemilihan itu mencapai 41,50 persen di Bangkalan, lalu dalam Pilkada Kabupaten Nganjuk dengan partisipasi pemilih hanya 60 persen dan hanya Pilkada Kabupaten Sampang yang partisipasi pemilihnya lumayan besar, yakni 75 persen," katanya.

Dalam pilkada itu, Pilkada Kabupaten Sampang dimenangkan pasangan Al Falah (Fannan Hasib-Fadillah Budiono), Pilkada Bangkalan dimenangkan oleh pasangan Makmur (Ra Momon-Ra Mondir), dan Pilkada kabupaten Nganjuk dimenangkan oleh pasangan Taqwa.

Menurut Mochtar W Oetomo, rendahnya angka partisipasi pemilih dalam pilkada itu merupakan sebuah ironi demokrasi, karena tegaknya demokrasi dalam sebuah negara juga amat ditentukan oleh tingkat partisipasi publik dalam pemilihan umum.

"Rendahnya partisipasi pemilih ini sekaligus menunjukkan kegagalan proses-proses agregrasi, rekruitment, artikulasi, konsolidasi dan mobilisasi politik yang menjadi tanggung jawab partai politik," kata dosen Komunikasi Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) itu.

Alumni Universiti Sains Malaysia itu menyatakan rendahnya partisipasi pemilih di berbagai pilkada menunjukkan bahwa pilkada tidak lagi menjadi momentum yang menarik dan menggairahkan bagi publik seperti beberapa tahun sebelunya.

"Itu disebabkan banyak hal, di antaranya adalah tidak menariknya kandidat-kandidat yang bertarung dalam pilkada. Publik merasa jenuh dan bosan dengan kontestasi para kandidat yang dari pilkada satu ke pilkada berikutnya hanya diisi dan didominasi oleh sosok itu-itu saja," katanya.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa partai politik gagal dalam melakukan proses kaderisasi, terbukti tidak mampu menyediakan kandidat yang diusung sebagai "magnet" yang mampu menarik publik untuk datang ke bilik suara.

"Jadi, parpol telah gagal, apalagi tidak menariknya kandidat yang layak dipilih oleh publik tersebut kadang diperparah dengan perilaku para kandidat yang umumnya tidak siap kalah itu dengan menghalalkan segala cara untuk menang melalui black campaign hingga money politics," katanya.

Ia menambahkan tanpa adanya evaluasi mendasar yang dilakukan parpol akan menurunkan gairah publik untuk berpartisipasi, karena tidak ada kandidat yang istimewa, tidak ada debat dan tawaran program yang menarik dan berhubungan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan publik/pemilih.

"Perlu diingat, fenomena menurunnya peminat pilkada itu tidak hanya di Jatim, namun di provinsi lain juga ada kecenderungan itu. Kalau tokoh saja sudah tidak dipercaya, maka masyarakat percaya kepada siapa lagi," katanya. (*)

 

 http://antarajatim.com/lihat/berita/101178/scc-pilkada-semakin-tidak-menarik

Anas Most Popular Politician, Yet People Reject Him

 

Jakarta (B2B) - Popularity does not guarantee electability. The fact is revealed by the result of survey by Indonesian Survey Institute putting Anas Urbaningrum as the most popular young politician, yet his electability rate is low. Simply, Anas is popular but people reject him.

The survey reports that in terms of popularity, Anas obtains 82.05% votes, followed by Golkar politician, Priyo Budi Santoso (77.10%), Hidayat Nur Wahid (74,11%), Pramono Anung from PDIP (73.73%), and Puan Maharani also from PDIP (71,49%).

As for electability rate, Anas, a former member of General Election Commission, is on the 8th place, far below Priyo Budi Santoso, Hidayat Nur Wahid, Pramono Anung, Puan Maharani, and Budiman Sudjatmiko, PDIP politician.

“High intensity of appearance in media contributes for their high electability rate,” says researcher of the institute, Mochtar W Oetomo, after speaking up in Atlit Century Hotel, Jakarta, on Sunday (9/12).

The survey was conducted in 33 provinces involving 1,070 respondents. It aimed to know whether young figures from political party are known and favored to be presidential candidates. It was conducted from November 16-December 4, using interview method and questionnaire with 3% margin of error.

 http://berita2bahasa.com/mb2b/berita/01/1828912-anas-politisi-paling-ngetop-tapi-rakyat-ogah-memilihnya

PEROMBAKAN KABINET Reshuffle Jalan ke Arah Legasi SBY

Senin, 10 Desember 2012

JAKARTA (Suara Karya): Momentum reshuffle terkait kekosongan jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga yang ditinggalkan Andi Alifian Mallarangeng merupakan kesempatan terakhir bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengevaluasi total kabinetnya. 

Demikian dikemukakan pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto dan Direktur Lingkar Madani (Lima) untuk Indonesia Ray Rangkuti, di Jakarta, kemarin.

Gun Gun menilai, Presiden harus memanfaatkan momentum ini untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

"Karena, SBY sudah dua kali menjadi presiden, dan manurut aturan, tak bisa maju lagi. Karena itu, SBY harus meninggalkan legasi untuk bangsa ini. Dan peluang emas itu adalah merombak total kabinetnya untuk memperbaiki kinerja pemerintah," kata Gun Gun.

Andi Mallarangeng mundur dari jabatan Menpora karena ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gun Gun mengatakan, sejak Juli 2012 telah ada pernyataan beredar terkait sejumlah kementerian yang kongkalikong dengan legislatif dalam hal anggaran. Demikian pula yang dilaporkan Seskab Dipo Alam ke KPK menyangkut keterlibatan beberapa kementerian.

"Ini kian mempertegas bahwa bisa jadi Istana tahu benar praktik korupsi politik yang dilakukan orang-orang di kementerian," katanya.

Menurut dia, apabila terdapat data verifikatif dan faktual, bukan karena semata-mata skenario manajemen konflik dengan cara membuka dan menutup kasus tertentu, maka Presiden SBY berkepentingan membereskan perilaku koruptif yang terjadi di birokrasi di bawah kepemimpinannya.

"Belum lagi ukuran-ukuran key performance index (KPI) yang selalu diberikan masukan oleh UKP4, kan bisa menjadi dasar faktual bagi Presiden untuk mengevaluasi menteri-menteri di bawahnya," katanya.

Ia menilai, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan perombakan total kabinet, karena masa jabatan Presiden SBY tidak lama lagi akan berakhir.

"Tak mungkin SBY melakukan reshuffle berdekatan dengan proses turunnya dia dari kekuasaan. Tahun depan sudah sangat mepet dan rasanya reshuffle sama sekali tidak akan punya nilai lagi karena kehilangan momentum," ujarnya.

Andi Mallarangeng memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menpora pada Jumat (7/12). Ia juga telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pembina dan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Andi Mallarangeng menekankan bahwa pengunduran dirinya tersebut merupakan inisiatifnya sendiri seiring penetapan dirinya sebagai tersangka kasus korupsi proyek Hambalang oleh KPK.

Hal sama disampaikan Ray Rangkuti. Menurut dia, Presiden harus tegas dan cepat tanggap merespons keinginan publik. "Evaluasi total adalah solusi untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Apalagi, masa kerja SBY sebentar lagi berakhir dan akan makin banyak tersita untuk memikirkan partainya," ucap Ray.

Seiring itu, citra Partai Demokrat juga makin runtuh. Hasil survei Institut Survei Indonesia (Insis) yang dipublikasikan di Jakarta, Minggu, menyimpulkan bahwa Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai politisi muda paling populer tetapi tak disukai publik.

Peneliti INSIS Mochtar W Oetomo menjelaskan, popularitas Anas mencapai 82,05 persen, melampaui popularitas politisi muda lainnya.

Meski merupakan politisi muda paling populer, menurut Muchtar, namun tingkat kesukaan masyarakat atau elektabilitas Anas hanya berada di peringkat kelima dengan tingkat kesukaan 37,17 persen persen.

Politisi muda yang paling disukai adalah Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso dengan tingkat kesukaan 53,73 persen, kemudian Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani (51,02 persen), mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan Pramono Anung (49,53 persen).

Selanjutnya, anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (47,75 persen), Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo (43,08 persen), Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan, Politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko (38.13 persen).

Mochtar memperkirakan, Anas Urbaningrum adalah figur yang paling populer karena sangat sering tampil di media massa. Tetapi, ia kurang begitu disukai karena Partai Demokrat terkait kasus dugaan korupsi.

Mochtar menjelaskan, survei itu dilakukan terhadap 1.070 responden yang tersebar di 33 provinsi pada periode 16 November hingga 4 Desember 2012.

Survei itu menggunakan metode wawancara tatap muka yang sampelnye dipilih secara acak dengan pola multistage random sample serta tingkat kesalahan 3 persen. Tingkat pendidikan responden, menurut dia, mulai dari tidak berpendidikan hingga berpendidikan doktor dan mayoritas berpendidikan SLTA sebanyak 42, 61 persen.

Di pihak lain, tadi malam, sejumlah petinggi DPP Partai Demokrat mulai berdatangan ke Cikeas. Mereka mendengarkan arahan dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait beberapa isu hangat yang menerpa partai berlambang bintang mercy itu saat ini.

Tampak antara lain, Anas Urbaningrum, Ruhut Sitompul, Jero Wacik, dan EE Mangindaan, yang tiba di kediaman SBY berturut-turut sekitar pukul 20.00 WIB. Pertemuan yang berlangsung tertutup itu dimulai 20.30 WIB.

Namun, karena mayoritas pengurus DPP dan anggota masih menghadiri resepsi pernikahan anak dari Ketua Devisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Deny Kailimang, acara pun diundur 2,5 jam. Kendaraan para petinggi Demokrat tiba di Cikeas melalui dua jalur, yakni gerbang depan kompleks Puri Cikeas dan melalui gerbang belakang. Tidak terlihat adanya bus yang biasanya dipakai anggota fraksi yang datang secara rombongan.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf menjelaskan, pertemuan para politisi Partai Demokrat dengan SBY sama sekali tak menyinggung masalah status tersangka yang dikenakan KPK terhadap Andi Mallarangeng.

"Sama sekali tidak disinggung soal itu," katanya kepada wartawan yang mencegatnya usai pertemuan di Cikeas, Bogor, Minggu (9/12) malam.

Nurhayati menyatakan, Andi Mallarangeng juga tak hadir. Sebab, selain mundur dari KIB II, Andi Mallarangeng juga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat. "Karena telah mengundurkan diri, makanya beliau tidak hadir," ujar Nurhayati, yang didampingi Saan Mustopa dan Ruhut Sitompul.

Menyinggung siapa kader Demokrat yang ditunjuk mengisi posisi Sekretaris Dewan Pembina, menurut dia, juga tidak disinggung SBY, meski diakui posisi tersebut amat diperlukan dalam konsolidasi internal partai menjelang Pemilu 2014.

"Tapi kan nggak harus buru-buru diisi lagi. Kosong sementara biasa saja," ujar politisi wanita asal Malang, Jawa Timur, ini.

Sementara itu, Presiden SBY, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, diminta cepat memilih pengganti Andi Mallarangeng untuk mengisi kursi lowong Menteri Pemuda dan Olahraga. Menpora baru pun punya segudang tugas membenahi olahraga nasional.

"Harus cepat terpilih, jangan lama-lama karena Menpora yang baru punya banyak tugas yang harus dikerjakan," kata anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar.

Meski harus cepat menentukan pengganti Andi, pilihan siapa menteri baru, lanjut Raihan itu, menjadi hak prerogatif Presiden. "Kita cuma berharap siapa pun yang terpilih bisa mengembangkan olahraga, utamanya dari sisi prestasi," ucapnya.

Raihan mengaku tak mempermasalahkan Menpora yang berasal dari kader partai, asalkan menteri baru itu komitmen memisahkan urusan politik dengan olahraga nasional. "Jangan sampai olahraga terkontaminasi urusan 2014," katanya. (Feber S/Tri Handayani/Rully) 

 

 

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=316904

Puan Maharani Apresiasi Hasil Survei INSIS

Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Puan Maharani mengapresiasi hasil survei dari Institute Survei Nasional (INSIS) yang menempatkan namanya sebagai salah satu figur muda partai politik berpeluang menjadi calon presiden.

"Kami mengapresiasi positif hasil survei itu. Tapi untuk pencapresan, PDI Perjuangan tetap berpegang kepada hasil rakernas di Bandung," kata Puan Maharani melalui pesan singkat diterima di Jakarta, Senin.

Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga DPP PDI Perjuangan itu mengatakan, berdasar hasil Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Bandung, partai menyerahkan calon presiden kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Puan mengatakan, dalam menentukan calon presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2014, PDI Perjuangan terus mencermati perkembangan dinamika politik.
"Ketua umum akan terus mencermati perkembangan dinamika politik yang terjadi sebelum menentukan capres untuk Pilpres 2014," ujarnya.

Sebelumnya, INSIS mempublikasikan hasil surveinya dan menyatakan empat tokoh muda dari partai politik berpeluang menjadi calon presiden alternatif.

Hasil survei INSIS menyebutkan empat tokoh yang memiliki elektabilitas tertinggi di masyarakat adalah Pramono Anung (Wakil Ketua DPR dari PDI Perjuangan), Priyo Budi Santoso (Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar), Hidayat Nur Wahid (Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR) dan Puan Maharani (Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR).

Keempat tokoh tersebut secara elektabilitas, akseptabilitas, maupun popularitas berada di posisi teratas dibandingkan tokoh muda partai politik lainnya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay mengatakan kader muda partai politik yang disebutkan berpeluang menjadi calon presiden alternatif dalam sebuah survei masih perlu diuji.

"Nama-nama yang disebutkan dalam survei masih perlu diuji apakah mereka sudah layak dan mampu menjadi pemimpin 240 juta rakyat Indonesia," katanya.

Pengajar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini sangat kompleks mulai dari kemajemukan, persoalan ekonomi, pendidikan, hingga pembangunan yang belum berjalan secara terpadu dan menyeluruh.

Karena itu, kata dia, disamping mempertimbangkan dukungan partai politik, sudah semestinya juga memperhatikan kapasitas dan integritas calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung.(rr)

 http://id.berita.yahoo.com/puan-maharani-apresiasi-hasil-survei-insis-042008416.html

Politik Selera Rendah, Berlanjut?

Oleh Mochtar W Oetomo
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=130888

Suara Karya, Senin, 26 Desember 2005
Jika kita selami seluruh kenyataan politik di orbit politik Indonesia, sesungguhnya kita akan sulit menemukan sebuah logika, proses, realitas dan laku politik yang rasional dan komunikatif. Apa yang lebih banyak kita temukan adalah fenomena-fenomena kitsch politik. Kitsch dalam terminologi post-modernisme menyiratkan sebuah karya (dan) seni yang murahan, miskin orisinalitas, keotentikan dan kreativitas. Kitsch politik dengan demikian adalah sebuah karya (atau) seni politik selera rendah, sebuah tontonan politik murahan, miskin kreativitas dan hampa daya intelektualitas. Apakah fenomena kitsch politik juga akan mewarnai perpolitikan nasional 2006?

Drama pemberantasan korupsi melalui eksplorasi berbagai kasus korupsi di berbagai daerah yang melibatkan gubernur, bupati, walikota atau anggota DPRD, mencerminkan sebuah laku politik murahan dan tidak orisinal. Seluruh kekuatan politik seolah bergerak membombardir pelaku korupsi di berbagai daerah dengan tanpa menyentuh sedikit pun pelaku-pelaku korupsi kelas kakap di ibu kota negara. Meski telah begitu banyak bukti dibentangkan, tidak satu pun kekuatan politik berusaha fokus atau bahkan sekedar menyentilnya. Kecuali untuk kasus Probosutedjo, yang justru dimulai oleh keterusterangan Probo sendiri.

Upaya penambahan pendapatan negara dan penyaluran bantuan kepada rakyat miskin dengan menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak), mencerminkan sebuah laku politik yang miskin kriativitas, temporer dan tidak menambah kredit point bagi konstruktivitas perkembangan ekonomi makro di kemudian hari. Dengan menaikkan harga BBM tanpa mekanisme transparan dalam distribusi subsidi adalah sebuah kebijakan jalan pintas. Peluncuran kebijakan seperti itu pernah dilakukan pemimpin-pemimpin sebelumnya, tidak pernah membawa hasil yang secara nyata bisa dilihat dan dirasakan oleh rakyat. Ini merupakan duplikasi kebijakan ala masa lalu, yang menunjukkan tidak adanya intelegensia bagi upaya penyelesaian krisis ekonomi yang kian hari kian membelit pikiran, emosi, jiwa dan tubuh rakyat. Duplikasi adalah salah satu karakter utama dari kitsch. Dengan menaikkan harga BBM, diharapkan kemudahan penggalian dana pun akan terjadi seperti masa lalu. Sebuah kebijakan yang miskin kreativitas, tanpa memperhitungkan efek yang sama yang mungkin terjadi.

Yang paling dramatik adalah kebijakan tentang penanganan ratusan ribu warga negara di Malaysia (TKI) yang terpedaya dan teraniaya serta kebijakan tentang perlindungan kawasan Celah Timor (dan sebelumnya Ambalat) yang secara sepihak dieksplorasi oleh Australia. Semua dilakukan tanpa alternatif-alternatif dan prediksi yang rasional, tanpa jiwa dan keteguhan sikap sebagai pelindung rakyat dan warga negara. Ini khususnya terkait dengan lemahnya sikap dalam kasus Papua, Celah Timor dan Ambalat).

Dari semua ilustrasi di atas menunjukkan, hampir setiap kebijakan penting yang diambil bukannya menyelesaiakan masalah, sebaliknya malah menambah masalah dengan problem-problem baru tentang keadilan, hukum, orang yang kehilangan rumah dan mata pencaharian dan ancaman kehilangan sebuah wilayah. Sebuah kebijakan yang tidak didasari oleh sebuah argumen, prediksi dan alternatif adalah sebuah kebijakan kitsch, kebijakan murahan, yang siapa pun bisa melakukannya. Sebuah upaya penyelesaian masalah dengan menambah masalah adalah sebuah kitsch, sebuah laku politik yang masygul dan buta. Apakah politik macam ini masih akan berlangsung sepanjang 2006?

Seperti ungkapan Gillo Dorfles, kitsch politik adalah sebuah politik yang kaya intensitas, tetapi miskin kreativitas, yang sarat eksekusi namun miskin jawaban, yang penuh keteguhan, ketegaan dan ketegasan namun hampa kearifan, yang penuh gebyar popularitas namun dangkal spiritualitas. Intensitas itu tinggal menjadi simulasi politik, berhamburan namun tak satu pun berkaitan dengan realitas publik. Sebuah kebijakan penuh keteguhan dan ketegasan, seperti kebijakan kenaikan harga BBM, namun miskin jawaban dan tidak ada kearifan terhadap problem susulan yang muncul, dan pertanyaan tentang kemungkinan penyelewengan dana subsidi.

Penuh gebyar popularitas karena skala persoalan (seperti kasus Azahari dan Probosutedjo) namun miskin spiritualitas, semangat konstruktivisme, keadilan, kesetaraan hukum, kebersamaan dan kedamaian. Penuh kegagahan karena perfomance, seperti aksi patroli kapal dan pesawat tempur di kawasan Celah Timor dan Ambalat, tetapi miskin jiwa dan kecerdasan.

Kitsch politik adalah sebuah bentuk politik komunikasi, yang menurut Umberto Eco bertujuan untuk menghasilkan "efek segera". Segera tampak ada program (baca: pemberantasan KKN), segera ada putusan, segera mendapatkan uang (baca: kenaikan harga BBM), segera tampak peduli (baca: Aceh, kasus Azahari, Reshuffle, Probosutedjo). Karena 'efek segera' ini amat diperlukan dalam peradaban dan kebudayaan massa seperti sekarang ini.

Kitsch politik tidak terlalu memandang penting logika dan rasionalisme politik, karena yang penting adalah gebyar dan popularitas politik. Apa yang utama bukan diskursus, akan tetapi figurasi dan tontonan. Dan, apa yang harus bukanlah penyelesaian atau alternatif, melainkan tindakan. Bukan pula kebenaran dan jawaban akan tetapi konsumsi dan dukungan. Bukan kedalaman akan tetapi keartifisialan kehadiran. Untuk itu sebuh kitcsh politik memerlukan sebuah kekuatan lain di luar dirinya. Eksistensi kitsch politik yang bergantung pada keberadaan objek, konsep atau kriteria bersifat eksternal. Politik tinggi (kasus, Azahari dan Probosutedjo), objek sehari-hari (kenaikan harga BBM), tokoh (Azahari, Munir, Abdullah Puteh) dan yang lebih penting dari semua itu adalah media massa. Karena, kitsch memerlukan kekuatan eksposur dan representasi dan kekuatan citra media untuk menghadirkan sebuah objek politik ke hadapan khalayak, memberinya gaya, menghadirkan efek segera, gebyar dan popularitas.

Kitsch politik memang menyegarkan, namun sesungguhnya tidak mencerdaskan. Memang indah, seperti keindahan terhukumnya banyak koruptor di daerah, namun tidak berisi. Megah, seperti sigapnya pasukan Polri dalam menggerebek dan menewaskan Dr Azahari, dan enak ditonton (seperti penangkapan-penangkapan anggota jaringan Azahari-Noordin M Top) di berbagai kota yang berlaku setiap hari, namun tidak memiliki spirit dan kearifan. Dramatis dan variatif, namun dangkal, dungu dan tidak bermakna apa-apa. Meriah, seperti meriahnya berbagai peristiwa dan berita dramatik yang kita nikmati akhir-akhir ini dalam lautan informasi dan jagad media, namun tidak berkaitan apa-apa dengan realitas dan kepentingan publik.

Kitsch politik, seperti ujar Baudrillard, hanyalah akan memusnahkan tradisi diskursi publik. Musnahnya tradisi diskursi hanya akan menyuburkan masyarakat mengambang (floating mass). Floating mass hanya melahirkan silent majorities, masyarakat yang diam. Dan, akhir atau puncak dari silent majorities adalah explosion majorities, mayoritas yang eksplosif, mayoritas yang meledak. Peristiwa Mei 1998 hanyalah salah satu contoh.***

Pemilukada Tak Lagi Sexy

Surabaya. Cetroone.Com 14/12/2012 - Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dari waktu ke waktu semakin tak menarik perhatian publik. Ini dibuktikan dengan rendahnya tingkat partisipasi pemilih di berbagai Pemilukada di nusantara ini.

Contoh kecilnya di kawasan Jatim. Pelaksanaan Pemilukada yang sudah berlangsung ada di Sampang, Bangkalan dan Nganjuk. Tingkat partisipasi di tiga wilayah dalam menyambut Pemilukada sangat kecil. Tiga tempat itu melaksanakan Pemilukada dalam waktu bersamaan, Rabu (12/12/2012).
Dari tiga kabupaten itu, yang paling rendah partisipasi pemilihnya adalah di Kabupaten Bangkalan. Berdasar riset yang dilakukan Surabaya Survey Center (SSC), partisipasi pemilih hanya sebesar 58,50 persen dari total warga.

“Artinya, angka golput di Kabupaten Bangkalan mencapai 41,50 persen. Sementara di Nganjuk partisipasi pemilih mencapai 60 persen dan di Kabupaten Sampang mencapai 75 persen,” ujar Mochtar W Oetomo selaku Direktur SSC, Jumat (14/12/2012).

Dosen Komunikasi Politik di Universitas Trunojoyo Madura ini juga menegaskan, rendahnya partisipasi pemilih merupakan sebuah ironi demokrasi. Pasalnya, tegaknya demokrasi di suatu bangsa ditentukan tingkat partisipasi publik di Pemilu.

“Ini juga menunjukkan kegagalan proses-proses agregrasi, rekruitment, artikulasi, konsolidasi dan mobilisasi politik yang menjadi tanggung jawab partai politik. Rendahnya partisipasi pemilih menunjukkan bahwa Pemilukada tidak lagi menjadi momentum yang menarik dan menggairahkan bagi publik,” tambah Mochtar.

Salah satu penyebabnya, kata Mochtar, karena tidak menariknya kandidat yang bertarung di Pemilukada tersebut. Publik jenuh dan bosan dengan kontestan para kandidat yang dari Pemilukada satu ke Pemilukada berikutnya hanya diisi dan didominasi oleh sosok itu-itu saja.

Partai politik gagal dalam menjalankan proses kaderisasi, terbukti tidak mampu menyediakan kandidat yang diusung sebagai magnet yang mampu menarik publik untuk datang ke bilik suara.
“Rata-rata, kandidat yang maju juga memiliki sikap tak siap kalah. Sehingga berbagai cara ditempuh untuk menang. Seperti black campaign sampai money politik. Realitas ini membuat gairah publik berpartisipasi semakin menurun, karena Pemilukada tidak lagi sexy,” beber alumnus Universiti Sains Malaysia ini.

Oleh: Windhi Ariesman - Editor: Masruroh

Demokrat Akan Turu Tapi Tidak Sampai hancur Lebur

Haris Kurniawan - Sindonews

Minggu,  9 Desember 2012  −  16:03 WIB

Sindonews.com - Peneliti dari Institute Survei Indonesia (Insis) Mochtar W Oetomo memprediksi, suara Partai Demokrat (PD) belum akan hancur lebur di pemilihan umum (Pemilu) 2014 mendatang.

Menurutnya, belum ada sejarah di Indonesia yang menuliskan ada partai politik (Parpol) yang menurun drastis dalam waktu singkat.

"Dalam konteks politik Indonesia, belum ada sejarah kehancuran dalam tempo singkat. Untuk Demokrat, penurunan itu pasti, tapi tidak akan besar. Tapi prediksi saya tidak akan hancur lebur. Misalnya, dari 20 persen sampai 10," jelas Mochtar, di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (9/12/2012).

Dia mengatakan, masyarakat Indonesia memiliki tingkat kesetian yang tinggi, termasuk terhadap parpol dan pemimpin yang didukungnya.

"Karena tipologi masyarakat Indonesia ini setia, kecuali atas kasus istimewa. Contoh PDIP dan Ibu Mega terus dari waktu ke waktu segitu-segitu saja dan suara Golkar juga tetap stabil," tandasnya.

Dia beranggapan, jika nantinya suara PD menurun dalam Pemilu 2014, itu dikarenakan adanya pemilih yang tidak memiliki pilihan pasti sebelum memasuki bilik suara atau yang kerap disapa swing voter.

"Sehingga tidak turun drastis. Selain itu pemilih di Indonesia susah berubah, justru yang mudah berubah nanti itu swing voter yang 30 persen ini. Jadi kalau suara itu turun akan berpindah ke partai lain," katanya lagi.

Terakhir dia pun memperkirakan PD masih akan masuk ke dalam lima besar Parpol yang memenangi Pemilu 2014.

"Peringkatnya antara tiga sampai empat, tidak mungkin jika sampai lima atau enam," tutupnya.

(rsa)

Saatnya Warga DKI Unjuk 'Kekuatan'

CENTROONE - Thu, 20 Sep 2012 09:49

Surabaya - Kamis (20/09) ini seluruh warga Jakarta yang memiliki hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta, mengikuti pencoblosan. Pencoblosan putaran kedua ini hanya diikuti dua pasangan saja, Foke dan Jokowi.

Para pendukung masing-masing pasangan itu sudah saling melancarkan serangan, tentu saja agar bisa meraih suara terbanyak. Memang pada putaran pertama, Jokowi-Ahok meraih suara 42 persen, sementara Foke-Nara hanya 36 persen. Pada putaran pertama itu suara Foke tertinggal jauh. Saat itu memang ada beberapa pasangan lain yang bersaing hingga perolehan suaranya pun terbagi. Bahkan saat itu pasangan Foke mendapat serangan dari pasangan lain (kandidat yang kalah).

Pada putaran kedua ini, kondisinya berbalik. Partai-partai pengusung pasangan yang kalah dan selalu menghardik masa kepemimpinan Foke, kini malah merapat menjadi tim sukses Foke. Sementara Jokowi tetap setia didukung PDI Perjuangan dan Gerindra.

Jokowi sendiri tak gentar dengan bergabungnya partai-partai yang membentuk koalisi mendukung Foke. Jokowi tetap pada prinsipnya, hanya didukung dua partai dan kekuatan rakyat.

Melihat fenomena seperti itu, Dosen Ilmu Politik Universitas Bangkalan Mochtar W Oetomo justru acung jempol dengan konsistensi Jokowi. Sebab tak menutup kemungkinan kekuatan rakyat itu yang mampu mengantarkan Jokowi duduk sebagai DKI Jakarta 1. Hal itu lantaran kepintaran atau tingkat kesadaran warga Jakarta yang sudah tinggi dalam menggunakan hak pilihnya.

Rakyat merasa tak mau atau tak mudah disetir elite politik partai. Jika melihat putaran pertama, banyak partai pesaing Foke yang kini justru memberikan dukungan ke calon dari incumbent itu, rakyat bisa menyadari hal itu jika itu juga bagian dari deal politik. Artinya elite partai yang akan dapat untung, sementara rakyatnya tidak sama sekali.

Dengan fenomena itu, bisa saja pemilih lebih memercayakan nasib kotanya kepada calon atau pasangan yang 'teraniaya'. Apalagi Jokowi dalam membawa Solo, cukup berhasil. Sementara janji Foke saat jadi gubernur untuk menyelesaikan masalah banjir, belum dirasakan warganya.

Pasangan Jokowi bisa saja dinilai sebagai pasangan yang tidak mengobral uang. Hal ini bisa menciptakan simpati politik.

"Kekuatan rakyat jika benar-benar bisa diwujudkan Jokowi-Ahok, maka sangat mungkin mengantarkan mereka jadi peraih suara terbanyak dalam Pilkada itu. Karena itu, kekuatan pasangan itu harus benar-benar dimaksimalkan," ujar Mochtar.

Akibatnya, jika Foke menang, tetap saja tak berpengaruh pada Jokowi karena pria kurus ini masih bisa meneruskan jabatannya sebagai Wali Kota Surakarta. Sementara jika Jokowi yang menang, tentu Foke tak memiliki jabatan lagi sebagai pemimpin daerah. Artinya dalam Pilkada Jakarta ini, Jokowi tetap untung walau menang atau kalah.

�

Oleh: Windhi Ariesman - Editor: Masruroh

Mengurai Benang Merah Rusuh di Bangkalan

Selasa, 11 Des 2012 - 10.59 WIB

CentroOne.com

Surabaya - Kondisi Kota Bangkalan, jelang pelaksanaan Pemilihan Bupati pada Rabu (12/12/2012), terus memanas. Pendukung pasangan calon Bupati Imam Buchori dan calon Wakil Bupati Zaenal Alim (Imam-Zain), kecewa dengan keputusan KPU Bangkalan yang mencoret idolanya.
Sehingga Senin (10/12/2012) kemarin pun sempat terjadi rusuh di kota itu. Pendukung Imam-Zaen mengepung kantor KPU Bangkalan dan Panwas Bangkalan. Dua kantor itu pun dirusak. Wajah kota di sebagian ruas jalan juga berantakan.

Penyebab marahnya pendukung Imam-Zaen ini lantaran KPU mencoret pasangan itu agar tak ikut Pilbup Bangkalan. Awalnya, ada gugatan dari Partai Persatuan Nasional (PPN) yang sebelumnya bernama Partai Persatuan Daerah (PPD). Partai ini menggugat KPU Bangkalan melalui PTUN Surabaya karena merasa tak mendukung pasangan yang sebelumnya menempati nomor urut 1.
Sementara KPU Bangkalan yang kalah dalam gugatan itu tak melakukan banding. KPU Bangkalan justru menyatakan jika syarat administrasi pasangan Imam-Zaen tak lengkap dan mencoret pasangan itu agar tak ikut Pilbup Bangkalan sesuai putusan PTUN. Inilah yang menyebabkan massa pendukung pasangan itu mengamuk.

Pasangan itu juga diketahui sempat meminta KPU Bangkalan memberi waktu agar Pilbup ditunda atau diskorsing, karena pasangan ini sedang melakukan upaya ke pusat (MK).
Pasangan ini menilai sesuai aturan perundangan yang ada, yang bisa membatalkan keputusan atau penetapan KPU/KPUD adalah MK. Namun KPU Bangkalan tetap melaksanakan tahapan Pilbup sesuai jadwal.

Informasinya perubahan nama PPD jadi PPN hanya untuk kepentingan Pemilu 2014. Namun struktur nama kepengurusannya sampai tingkat bawah di partai itu tak berubah.
Massa pendukung Imam-Zaen itu pun berjanji akan menduduki KPU Bangkalan agar pelaksanaan Pilbup tak berlangsung Rabu alias minta skorsing waktu pelaksanaan.

Atas klaim itu, pihak lawan Imam-Zaen, yakni mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin yang mendukung anaknya maju di Pilbup, pasangan Muhamad Makmun Ibnu Muad-H Mondir siap melawan pihak yang berniat menggagalkan Pilbup Bangkalan Rabu (12/12/2012).

Melihat persoalan ini, Mochtar W Utomo, Dosen Komunikasi Politik, Fisip Universitas Trunojoyo menilai jika persoalan ini lumayan berat penyelesaiannya. Ada banyak faktor dalam kasus itu.
“Yang pertama adalah kejadian ini terulang seperti Pilbup Bangkalan 5 tahun lalu. Ra Imam (Imam Buchori, red) mengalami hal yang sama 5 tahun lalu. Juga terkait klaim dukungan yang menyebabkan dirinya gagal maju di Pilbup 2007. Hal ini yang melahirkan persoalan kemarahan saat ini. Yang kedua, ada konteks politik local yang memang sulit diurai. Ini tertimbun dan tak pernah selesai. Ini yang melahirkan ketidakpercayaan di Bangkalan,” ujar Mochtar.

Selain itu, kasus ini juga sudah masuk ranah politik sehingga menimbulkan banyak kepentingan atau interest satu dengan lainnya. Apalagi politik itu sifatnya jejaring, sehingga apa yang terjadi di Bangkalan juga bisa sampai ke pusat. 
“Saat ini, Ra Imam sendiri masih ada di Jakarta untuk menyelesaikan masalahnya, baik ke MK ataupun Dewan Kehormatan KPU untuk melaporkan ulah KPU Bangkalan. Yang dikhawatirkan, hal ini seperti kejadian Pamekasan. KPU setempat justru dibekukan karena persoalan serupa oleh KPU pusat. Jika ini yang terjadi, maka tahapan Pilbup tak bisa berlangsung sesuai jadwal dan sudah pasti pasangan lain dan massa pendukungnya yang akan marah. Sehingga penyelesaian kasusnya semakin berbuntut panjang,” kata pengajar Pascasarjana di Universitas Dr Soetomo ini.

Untuk mengambil langkah yang tepat, seperti menghadirkan tokoh penengah seperti kiai, juga sulit. Padahal di kultur Madura, peran kiai ini sangat sentral atau penting. Tapi, kata Mochtar, hal itu pun sudah terpecah. Sebab, Ra Imam dan Ra Fuad Amin sama-sama sosok ulama di mata warga Bangkalan. Justru kejadian ini tak menjadi atau tak memberi pendidikan politik yang baik terhadap warga.

“Leader lokal sendiri tak bisa diharapkan menyelesaikan ini. Justru secara tingkatan struktural, Gubernur Jatim yang harus mengambil perannya. Gubernur bisa mengambil langkah tepat untuk meredam permasalahan tersebut,” jelas dia.

Apakah di Bangkalan tak ada tokoh kiai? Menurut Mochtar, dulu ada sosok Mbah Dullah, namun kiai yang dihormati di Bangkalan ini sudah wafat. Padahal sosok Mbah Dullah ini bisa jadi penengah persoalan seperti ini.

“Kalau sosok KH Cholilul Rahman, tentu sulit menemuinya. Sebab ini bukan kiai masyur tapi kiai mastur yang tak mau tampil. Dengan intervensi militer juga akan semakin sulit menyelesaikannya. Ini puncak akumulasi kemarahan massa pendukung Imam-Zaen,” tandas peneliti di Surabaya Survei Center ini.

Oleh: Windhi Ariesman - Editor: Masruroh

Bukan Karena Jokowi Tak Tak Diinginkan

Tri Kurniawan - Okezone

Minggu, 9 Desember 2012 17:34 wib wib

JAKARTA - Kader PDIP, Joko Widodo yang belakangan begitu fenomenal karena berhasil menduduki kursi gubernur DKI Jakarta, tak masuk dalam survei capres muda alternatif yang digelar Institute Survei Indonesia (INSIS). Ada lima politikus muda PDIP yang dinilai responden layak maju sebagai capres altenatif.

Mereka yakni Budiman Sudjatmiko, Maruarar Sirait, Pramono Anung
Puan Maharani, Tjahjo Kumolo. Tentu menjadi pertanyaan, kenapa Joko Widodo yang belakangan begitu sangat dikenal tidak masuk dalam bursa capres alternatif.

Peneliti INSIS, Mochtar W Oetomo menjelaskan, survei ini dilakukan untuk melihat peran partai dalam kaderisasi. Tokoh muda yang masuk dalam seleksi survei yakni mereka yang duduk di struktur partai, usia 32 hingga 35 tahun dan memiliki basis massa. Sementara, pria yang akrab disapa Jokowi itu tidak termasuk dalam pengurus DPP PDIP.

"Kita tahu Jokowi bukan dalam struktur di PDIP. Dia tidak dikenal di PDIP, tapi lebih dikenal oleh masyarakat sebagai wali kota Solo dan gubernur Jakarta," kata dia di Hotel Atlet Century, Jakarta, Minggu (9/12/2012).

Menurutnya, proses regenerasi kader di partai politik sangat penting di era demokrasi saat ini. Kata dia, jangan sampai, wajah-wajah lama terus menghiasi bursa capres karena buruknya kaderisasi di partai politik. "Survei ini dilakukan salah satunya karena merespon dan keprihatinan terhadap buruknya kaderisasi," ujarnya.

Dia juga menjelaskan, setiap penelitian ada pembatasan, untuk menentukan siapa saja tokoh yang layak masuk dalam survei. Jika tidak, survei tidak akan fokus dan memunculkan unit analisa yang luas.
"Kalau nama Jokowi masuk, di partai lain ada tokoh di luar struktur yang juga layak masuk," ungkapnya.

Mochtar menjelaskan, survei dilakukan di 33 provinsi dengan jumlah responden sebanyak 1.070 orang dan margin of error kurang lebih tiga persen. Survei dilaksanakan pada 16 November hingga 4 Desember 2012 dengan metode tatap muka langsung dengan panduan kuesioner.

Kata dia, survei ini dilakukan untuk melihat sejauhmana tokoh muda partai politik dikenal dan diminati sebagai calon presiden. "Tokoh muda yang kami survei adalah mereka yang berumur antara 32 hingga 55 tahun," paparnya.

Hasilnya, dari lima politikus muda PDIP, Pramono Anung dinilai reponden paling pupuler dengan perolehan suara 73,73 persen. Di posisi kedua ada Puan Maharani (71,49), Budiman Sudjatmiko (60,56 persen), Tjahjo Kumolo (60,28 persen), dan Maruara Sirait (30,37 persen).

"Pramono tertinggi karena kita tahu kiprahnya selama ini," ungkapnya.

Jika popularitas Pramono unggul atas Puan, tapi tidak soal akseptabilitas atau tingkat kesukaan responden. Sebanyak 51,02 persen responden menyukai Puan. Sementara Pramono ada di urutan kedua (49,53 persen), Tjahjo (43,08 persen), Budiman Sudjatmiko (38,13 persen), Maruara Sirait (19,34 persen).

Soal Elektabiklitas, responden cenderung lebih memilih Pramono sebagai capres muda alternatif atau sebanyak 9,25 persen. Kemudian disusul Puan (8,03 persen), Tjahjo (4,20 persen), Budiman Sudjatmiko (1,11 persen) dan Maruara Sirait (0,65 persen). Sebanyak 4,39 persen responden masih merahasiakan calon yang akan dipilih dan undecided voters 71,68 persen.
(trk)

Efek Jokowi Pengaruhi Pencitraan Capres di Pemilu 2014

oleh Wahyu SK

Posted: 09/12/2012 16:39

Liputan6.com, Jakarta : Menjelang Pemilu 2014, pencitraan masih akan dilakukan para calon legislatif maupun calon Presiden untuk menarik dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat.

Menurut peneliti Institute Survei Indonesia (Insis) Mochtar W Oetomo, salah satu penyebab pencitraan diri masih terjadi pada pemilu 2014 mendatang karena adanya fenomena Jokowi atau Jokowi effect, imbas pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 beberapa waktu lalu.

"Belanja iklan politik jauh lebih tinggi di 2014. Apalagi kalau orang masih terngiang-ngiang dengan efek Jokowi. Di mana dia datang jauh-jauh tapi bisa menjungkirbalikkan yang ada," katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (9/12/2012).

Mochtar menambahkan, pencitraan politik sudah terjadi sejak beberapa pemilu lalu. Karena pencitraan, periklanan, dan media massa sangat berperan tinggi dalam konstruksi membangun kredibilitas calon legislatif maupun calon Presiden. Karenanya, pencitraan politik masih akan terjadi pada pemilu 2014 mendatang.

Dia menyarankan, para calon legislatif maupun calon Presiden sebaiknya jangan terbuai dengan efek Jokowi atau tokoh-tokoh lain yang berhasil membangun citra baik di mata masyarakat, karena para kandidat semestinya sudah memiliki karakter masing-masing.

"Politikus-politikus akan menjadi latah ingin seperti Jokowi. Padahal, tiap pemimpin punya karakter sendiri. Peran pencitraan akan begitu penting," terangnya. (Frd)

Kasus korupsi kalah penting dengan perselingkuhan dan wanita

Reporter : Al Amin

Minggu, 9 Desember 2012 16:31:00 ©2012 Merdeka.com/Shutterstock/Savanevich Viktar

Tensi kasus korupsi sedang meningkat setelah pengunduran diri Andi Mallarangeng sebagai menpora sekretaris dewan pembina Partai Demokrat. Andi adalah menteri aktif pertama yang ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dia diduga terlibat dalam kasus Hambalang.

Berbagai kasus korupsi di Indonesia belum jadi pertimbangan bagi publik untuk memilih pemimpin.

"Di Indonesia itu, persoalan moral terutama yang berhubungan dengan perempuan seperti selingkuh, itu masih menjadi persoalan yang utama. Persoalan integritas, persoalan manajerial, kenegaraan itu belum menjadi pertimbangan penting," ujar Peneliti Institute Survei Nasional (INSIS) Mochtar W Oetomo di Hotel Atlet Century Park, Jakarta (9/12).

Untuk menjadi pemimpin, Andi Mallarangeng terjerat kasus korupsi dan Anas Urbaningrum yang namanya kerap kali disebut sebagai penanggungjawab kasus korupsi Hambalang. Menurut Mochtar, mereka masih mempunyai basis apalagi Anas sebagai ketua partai, dia memiliki basis-basis politik, dia memiliki kantong-kantong politik.

"Pemilih di Indonesia adalah pemilih yang sulit berubah. Basis-basis ini bagaimanapun masih menjadi pendukung, basis Andi di Makasar, basis Anas di Jawa Timur masih jadi pendukung, dia masih bisa di terima," ujar dia.

Mochtar mengatakan tingkat kehadiran mereka di ruang publik seperti media atau ketika mereka blusukan juga berpengaruh terhadap penilaian publik. "Karena struktur mereka sebagai ketua partai dan Menpora, mereka sering ke daerah, bersentuhan langsung dengan masyarakat yang masih paguyuban, ketika bertemu, dia akan memberi kesan tersendiri, ujar dia.

[ded]

NasDem..Mampukah?

Polhukam | Minggu, 9 Desember 2012 22:41 WIB

---

Partai NasDem (Ant)

Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Nasional Demokrat (NasDem) menjadi 'Kuda Hitam' dalam Pemilu 2014. Perkiraan itu disampaikan peneliti Institut Survei Indonesia (INSIS) Mochtar W Oetomo usai meluncurkan hasil survei mengenai figur calon presiden alternatif.

"Saya memperkirakan Partai NasDem bisa menjadi kuda hitam karena partai yang didirikan oleh Surya Paloh tersebut menawarkan perbaikan Indonesia dalam format restorasi," kata Mochtar W Oetomo di Jakarta, Ahad (9/12).

Menurut dia, hanya tiga partai politik yang 'menguasai' penyelenggaraan pemilu legislatif pada era reformasi. Masyarakat pun sudah mengetahui program kerja dan kinerja partai politik tiga besar pemenang pemilu legislatif.

"Menghadapi Pemilu 2014, muncul Partai NasDem yang menawarkan perubahan Indonesia dalam konsep restorasi. Ini akan menjadi harapan baru bagi masyarakat," katanya.

Di sisi lain, kata dia, partai politik yang selama tiga kali pemilu legislatif selalu berada pada posisi tiga besar, juga memiliki persoalan tersendiri. Ia mencontohkan, Partai Demokrat dan Partai Golkar yang beberapa kali politikusnya tersangkut kasus dugaan korupsi. Sehingga citra partai menurun.

Partai Golkar sudah mendeklarasikan calon presiden. Tapi kader yang menerima keputusan itu belum mencapai 100 persen. Riak-riak kecil mengenai calon presiden yang diusung pun muncul.

"Kondisi ini jika terus berlanjut hingga 2014, maka akan menjadi peluang bagi Partai NasDem untuk merebut simpati masyarakat," katanya.

Menurut dia, jika para politisi Partai NasDem bisa memanfaatkan situasi dan peluang, bukan tidak mungkin partai NasDem bisa memperoleh suara pada pemilu legislatif 2014 hingga 10 persen.

Selain partai NasDem, Mochtar juga memperkirakan masih ada satu atau dua partai politik baru lainnya yang juga bisa memperoleh suara lima persen hingga 10 persen. (Ant/RRN)

NasDem Punya Potensi Mengejutkan

Senin, 10 Desember 2012 | 6:23

Suara pembaruan

[JAKARTA] Peneliti Institut Survei Indonesia (INSIS) Mochtar W Oetomo memperkirakan Partai Nasional Demokrat (NasDem) akan menjadi kuda hitam pada Pemilu 2014.

"Saya memperkirakan Partai NasDem bisa menjadi kuda hitam, karena partai yang didirikan oleh Surya Paloh tersebut menawarkan perbaikan Indonesia dalam format restorasi," kata Mochtar W Oetomo usai mempublikasi hasil survei INSIS mengenai figur capres alternatif, di Jakarta, Minggu (9/12).

Menurut dia, selama tiga kali penyelenggaraan pemilu legislatif pada era reformasi partai politik yang berada pada lingkaran tiga besar hanya partai politik yang itu-itu saja.

Masyarakat, kata dia, sudah mengetahui program kerja dan kinerja partai politik tiga besar pemenang pemilu legislatif.

"Menghadapi Pemilu 2014, muncul Partai NasDem yang menawarkan perubahan Indonesia dalam konsep restorasi. Ini akan menjadi harapan baru bagi masyarakat," katanya.

Di sisi lain, kata dia, partai politik yang selama tiga kali pemilu legislatif selalu berada pada posisi tiga besar, juga memiliki persoalan tersendiri.

Ia mencontohkan, Partai Demokrat dan Partai Golkar yang beberapa kali politisinya tersangkut pada kasus dugaan korupsi sehingga menurunkan citra partai.

Di Partai Golkar, menurut dia, meskipun sudah mendeklarasikan calon presiden, tapi masih belum 100 persen diterima oleh seluruh kader sehingga kadang-kadang masih muncul riak-riak.

"Kondisi ini jika terus berlanjut hingga 2014, maka akan menjadi peluang bagi Partai NasDem untuk merebut simpati masyarakat," katanya.

Menurut dia, jika para politisi Partai NasDem bisa memanfaatkan situasi dan peluang yang ada bukan tidak mungkin partai NasDem bisa memperoleh suara pada pemilu legislatif 2014 hingga 10 persen.

Selain partai NasDem, Mochtar juga memperkirakan masih ada satu atau dua partai politik baru lainnya yang juga bisa memperoleh suara lima persen hingga 10 persen. [Ant/L-8]

Fenomena Jokowi Beri Efek Besar pada Pilpres 2014

Minggu, 09 Desember 2012, 15:16 WIB

Republika/Adhi W

Jokowi membagikan Kartu Jakarta Sehat ke Warga DKI

Berita Terkait

Di Acara Antikorupsi Jokowi Sempat Menolak Duduk di Depan

Ketua KPK dan Jokowi Hadir di Monas Peringati Hari Antikorupsi

Kebijakan Nopol Genap-Ganjil Bikin Ribet

Warga Rela Pada Kebijakan Jokowi, Asal..

Ruhut Optimistis Demokrat Masih Jaya di 2014 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fenomena Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI 2012 diiprediksi melahirkan efek bola salju pada Pemilihan Umum Presiden 2014 nanti.

Penelitian Institue Survei Indonesia (INSIS) pada 1.070 responden di 33 provinsi di Indonesia, menyimpulkan banyak responden yang mengharapkan pemimpin merakyat seperti figur Jokowi.

Peneliti INSIS, Mochtar W Oetomo mengatakan, survei yang dilakukan untuk mengetahui tokoh-tokoh politisi muda yang berpotensi menjadi capres 2014 itu juga mempertanyakan sosok seperti apa yang diinginkan responden.

Dari penelitian yang dikerjakan sejak 16 November 2012 hingga 4 Desember 2012 itu, sebanyak 95,51 persen responden menginginkan tipe pemimpin nasional yang dekat dengan rakyat. Karena survei dilakukan dengan metode tatap muka langsung, alasan responden mengharapkan pemimpin yang merakyat adalah berkaca pada figur Jokowi.

"Jadi sangat luar biasa sekali efek Jokowi. Responden lebih menginginkan sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat, ketimbang figur partai atau nasionalisme tokoh tersebut," kata Mochtar.

Selain itu, responden juga mengatakan sangat perlu dimunculkan sosok pemimpin alternatif dari dalam partai. Tak kurang dari 94,67 persen responden menginginkan figur alternatif. Kemudian, responden juga mengharapkan terjadi regenerasi kepimpinan nasional.

"Mereka menginginkan tokoh-tokoh muda. Bukan wajah-wajah lama yang selalu bertarung di setiap pemilihan presiden," ungkap Mochtar.

Tak hanya dekat dengan rakyat, reponden juga menginginkan sosok pemimpin yang tegas dalam mengambil keputusan. Sebanyak 88,78 persen responden mengharapkan tokoh pemimpin yang tegas dan berani mengambil keputusan. "Ini merupakan anti-tesis dari pemimpin sekarang yang terlihat tidak tegas," kata Mochtar.